Jakarta, www.indonesianews.my.id (27-01-2022) - Surat Presiden (Surpres) tentang RUU Pemindahan Ibu Kota Negara dari pemerintah yang disampaikan oleh Mensesneg Pratikno dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa kepada Pimpinan DPR, Rabu,29 September 2021, Komisi II masih menunggu penunjukkan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) mana yang nantinya akan membahas RUU tersebut.
Isu mengenai IKN juga mengemuka dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi IX DPR RI, 7-9 Oktober 2021 di Samarinda, Kalimantan Timur.
"Pembangunan IKN akan memberikan dampak ekonomi masyarakat, karena selama ini pembangunan masih Jawa Sentris," ujar Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi dalam sambutannya.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar dalam kesempatan tersebut menyebutkan bahwa persoalan ketenagakerjaan merupakan masalah yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
"Kita harapkan tidak ada PHK," ujar Ansory Siregar.
IKN
Menyambut perkembangan pembangunan IKN Baru, peran Kemnaker sangat dibutuhkan dalam program pelatihan dan sertifikasi.
Sebelumnya, dalam Kunjungan ke BLK Samarinda, Sabtu 18 Januari 2020, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah sebut Ibu Kota Baru butuh support SDM berkompeten.
BLK dinilai Menaker Ida Fauziyah dapat menjadi menjadi instrumen pendukung yang sangat efektif untuk pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia ( SDM ) dan meningkatkan kompeten angkatan kerja.
“Apalagi Kaltim menjadi provinsi pemindahan Ibu Kota Negara ( IKN ) baru, tentu segera membutuhkan support SDM yang kompeten,” kata Ida Fauziyah di sela kunjungannya, dilansir dari keterangan tertulis Humas Pemprov Kaltim.
Dengan adanya BLK, lanjut Ida Fauziyah, Pemerintah dapat memberikan berbagai pelatihan dalam peningkatan kompetensi tenaga kerja,” lanjutnya.
Mengenai hal itu, Kepala Barenbang Kementerian Ketenagakerjaan, Bambang Satrio Lelono memberikan dukungannya.
"Kita bisa adakan Pelatihan dengan dana desa. Itu sangat signifikan," ujar Bambang.
Lebih lanjut Bambang menyebutkan jenis-jenis pelatihan yang akan didorong dan diprogramkan.
"Pelatihan yang kita fokuskan, ada operator alat berat, kita siapkan mekaniknya.
Tahun depan ada pelatihan tiga kawasan, Kaltim termasuk prioritas," ujar Bambang.
Hal lain yang dijelaskan Kemnaker dalam kesempatan tersebut terkait syarat pengalaman kerja dalam lowongan kerja.
"Hal itu bisa didekati melalui program pemagangan.
Disamping kompetensi meningkat, juga mendapatkan sertifikasi," ujar Bambang menutup penjelasannya.
(dsn/Humas Kemnaker)